UU Guru dan Dosen Mengamanatkan Minimal Pendidikan Dosen adalah Pascasarjana

 

BANDUNG - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan menghentikan tunjangan fungsional pada dosen di perguruan tinggi yang masih berpendidikan sarjana atau setingkat strata satu (S1).

 

"Tunjangan fungsional itu akan kami hentikan, karena berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen yang disahkan pada 2005 tak ada lagi dosen yang mempunyai pendidikan sarjana pada 10 tahun setelah UU itu disahkan," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

 

Besaran tunjangan fungsional tersebut, menurut dia, tergantung jenjang dan jabatan akademiknya, dan rata-rata tunjangan fungsional yang diterima para dosen senilai Rp750.000 per bulan.

 

Hingga saat ini, Kemristekdikti mencatat bahwa terdapat setidaknya 31.000 dosen yang masih berpendidikan sarjana, padahal UU Guru dan Dosen mengamanatkan minimal pendidikan dosen adalah pascasarjana.

 

"Kami sudah melakukan sosialisasi terhadap hal ini," ujar mantan Wakil Menteri Kesehatan RI di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu.

 

Kemristekdikti selama ini juga mempunyai berbagai strategi untuk mengatasi persoalan dosen yang masih sarjana, antara lain mereka didorong melanjutkan pendidikan ke S2 bahkan S3 memanfaatkan beasiswa.

 

"Kemristekdikti punya program Beasiswa untuk Dosen Indonesia (BUDI). Pada tahun ini ada sekitar 2.300 dosen yang kami berikan beasiswa," papar Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

 

Ia pun mengemukakan pihaknya terus mengupayakan agar para dosen bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

 

Selain BUDI, dikatakannya, ada juga beasiswa hasil kerja sama dengan sejumlah negara bagi kalangan dosen.

 

Selain itu, menurut dia, ada mekanisme rekognisi pengajaran lampau, sehingga pengalaman para dosen yang sudah mengajar selama puluhan tahun dapat disetarakan dengan pascasarjana dengan sejumlah persyaratan.

 

"Terakhir, jika tidak bisa juga, kami pindahkan menjadi tenaga kependidikan atau bisa juga diberhentikan," katanya.

 

Oleh karena itu, ia menambahkan, penghentian tunjangan bagi dosen lulusan S1 tidak menjadi polemik, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengharuskan pendidikan minimal guru adalah sarjana, yang kesemuanya untuk kepentingan pendidikan nasional.

Fakta Pendidikan di Jepang - 9 Hal Ini Jarang Sekali Ditemukan di Negara Lain

Fakta Pendidikan di Jepang - 9 Hal Ini Jarang Sekali Ditemukan di Negara Lain


 

Masyarakat Jepang terkenal di dunia karena kecerdasan, kesopanan, kesehatan dan etos kerjanya yang baik.

Meskipun tumbuh di kawasan Asia Timur, berbagai negara di Eropa dan Amerika menjadikan negara tirai bambu menjadi salah satu percontohan.

Namun, mengapa negara ini menjadi sangat unik dan berbeda dengan yang lain?

Apa yang sebenarnya diajarkan kepada siswa-siswa Jepang sehingga bisa menempati peringkat atas dibeberapa bidang?

Dilansir brightside.me, berikut 9 fakta menarik tentang pendidikan jepang:

1. Sopan Santun sebelum tes akademik

Di Jepang, para siswa tidak memperoleh ujian apapun sampai mereka mencapai kelas empat (usia 10).
Mereka hanya mengambil tes kecil.

Hal ini diyakini bahwa tujuan tiga tahun pertama sekolah bukan untuk menghakimi pengetahuan atau belajar anak.




Mereka fokus untuk belajar sopan santun dan untuk mengembangkan karakter diri.

2. Tahun ajaran dimulai pada tanggal 1 April

Berbeda dengan sekolah dan universitas di berbagai negara di dunia yang memulai kalender akademik pada September atau Oktober.

Jepang memulainya pada bulan April dimana terjadi musim cherry blossom.

3. Tidak ada cleaning service, murid melakukannya sendiri

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan timwork mereka.

Para murid diharapkan dapat saling menghargai pekerjaan mereka sendiri dan teman-teman satu timnya.

4. Makan siang diberi oleh sekolah, terstandarisasi, dan makan di dalam ruang kelas

Pemerintah Jepang berusaha yang etrbaik untuk memastikan muridnya memperoleh makanan sehat dan seimbang.

Bahkan makanan yang disediakan tidak hanya dimasak oleh chefs profesional, tetapi juga dirancang oleh ahli gizi.


5. Preparatory school disediakan untuk memperoleh SMP /SMA yang lebih baik

Pihak sekolah sering mengadakan program tambahan untuk siswa-siswanya dalam rangka memperoleh sekolah lanjutan yang baik. 
Bahkan jam tambahan ini dilalukan pada weekend.
6. Ada mata pelajaran kaligrafi Jepang dan puisi

Di Jepang, siswa diajarkan menulis kaligrafi jepang (Shodo) dan Haiku (puisi).

Dua matapelajaran ini mengajarkan anak-anak Jepang tentang menghormati budaya dan tradisi yang mereka punya selama berabad-abad.

7. Semua siswa harus memakai seragam

Hampir semua sekolah SMP mengharuskan mahasiswa untuk mengenakan seragam sekolah.

Sementara beberapa sekolah memiliki pakaian mereka sendiri, tradisional seragam sekolah Jepang terdiri dari gaya militer untuk anak laki-laki dan pakaian pelaut untuk anak perempuan.

Kebijakan seragam dimaksudkan untuk menghilangkan kesenjangan sosial di antara siswa dan membuat mereka semangat bekerja. Mungkin kita semua telah bolos setidaknya sekali dalam hidup. Namun, mahasiswa Jepang tidak melewatkan kelas, juga tidak datang terlambat ke sekolah. Selain itu, sekitar 91% dari murid di Jepang tercatat tidak pernah bolos, dan mengabaikan apa yang diajarkan gurunya.

9. Terdapat satu ujian yang menentukan masa depan siswa

Pada akhir SMA, siswa Jepang harus mengambil ujian yang sangat penting yang menentukan masa depan mereka. Siswa dapat memilih salah satu perguruan tinggi yang mereka ingin, dengan persyaratan skor tertentu. Jika seorang siswa tidak mencapai skor tersebut mungkin tidak pergi ke perguruan tinggi. Persaingan sangat tinggi, hanya 76% yang melanjutkan pendidikan setelah SMA.

Anies Baswedan: Anak Kolong Tol Berhak Dapatkan Pendidikan yang Layak

JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam kampanyenya mengatakan, anak kolong tol juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan akses yang sama

dengan anak DKI lainnya. Komitmen itu disampaikan di hadapan masyarakat dan relawan di kolong Tol Lodan, Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara.

"Saya bersama Pak Sandi nantinya akan memperjuangkan anak-anak kolong tol untuk mendapatkan pendidikan yang layak," kata Anies kepada wartawan di kolong Tol Lodan, Jalan Raya Lodan, Pademangan, Jakarta Utara, 

 

Ia melanjutkan, pihaknya ingin pendidikan di Ibu Kota harus sesuai dengan domisili, di mana tempat anak-anak menjalankan kehidupan sehari-harinya. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaaan itu juga memastikan akan menjamin biaya pendidikan akan terjangkau bagi seluruh kalangan. 

"Kami ingin anak-anak bersekolah dekat dengan rumahnya dan harganya terjangkau itu nantinya akan menjadi program," tuturnya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu juga menambahkan, dirinya ingin anak-anak bersekolah tidak jauh dari rumahnya, agar setiap anak Ibu Kota senantiasa terpantau oleh orangtuanya masing-masing.

Soal Bantuan Pendidikan, Ahok Sindir Anies Baswedan

Soal Bantuan Pendidikan, Ahok Sindir Anies Baswedan




  JAKARTA – Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, warga di Ibu Kota tidak boleh mendapatkan bantuan double dari pemerintah.

Khususnya, di bidang pendidikan, karena sudah mendapatkan bantuan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp 650 ribu per bulan.

“Sedangkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) setahun Rp 750 ribu bisa sampai Rp 1 juta. Secara etika kamu enggak boleh ambil dua bantuan,” ujarnya di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
 
Selain itu, lanjut pria yang karib disapa Ahok itu, KIP yang dirancang Presiden Joko Widodo sebenarnya diuntukkan kepada warga di luar Jakarta.

Karena Jakarta sudah memiliki bantuan dari Pemerintah Provinsi yang sangat besar. Belum lagi bantuan kepada anak kuliah yang mencapai Rp 18 juta setahun. Karenanya KIP, lebih baik diberikan kepada masyarakat luar Jakarta. 









“Kasihan orang Indonesia yang di kampung-kampung yang enggak punya duit,” tukasnya.

Sebelumnya, Cagub nomor urut tiga Anies Baswedan merespon keluhan warga soal bantuan pendidikan. Anies bercerita bahwa sewaktu dia menjabat sebagai Kementerian Pendidikan

Anies: Pilgub DKI Jakarta Harus Jadi Contoh Keberagaman

Anies: Pilgub DKI Jakarta Harus Jadi Contoh Keberagaman

 

ilustrasi foto sandiaga uno

JAKARTA -- Bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengajak masyarakat untuk beramal kepada sesama. Dia berlari maraton sejauh 21 kilometer untuk menggalang dana dalam membantu dua yayasan sosial melalui program run for charity (lari untuk beramal).

 
"Bantuan dalam run for charity kali ini akan disalurkan untuk membantu pendidikan anak-anak di Kepulauan Seribu melalui Rumah Zakat," ungkap Sandiaga Uno di Jakarta, Ahad
Selain itu, pasangan bakal cagub Anies Baswedan ini juga mengaku tergerak untuk membantu sebuah komunitas sosial yang peduli dan ingin bekerja menyelamatkan lingkungan.
Alam di Jakarta, kata dia, banyak tercemar dan rusak. "Termasuk juga permasalahan sampah yang ada di Jakarta, melalui Komunitas Sanggabuana binaan Babe Idin di area Kali Pesanggrahan," ujar dia.

Sandi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program run for charity dengan memberikan donasi melalui "http://kitabisa.com/unorunforcharity"kitabisa.com/unorunforcharity. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan donasinya dalam program ini.

 
"Semoga langkah kecil yang kita mulai hari ini bisa jadi sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi Jakarta yang kita cintai ini, baik rakyatnya maupun lingkungan Jakarta itu sendiri," katanya

Digelar Sosialisasi Sekolah Ramah Anak di Dumai

 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak, di salah satu hotel di Kota Dumai.

 

Walikota Dumai dalam sambutan-nya menjelaskan, bahwa anak merupakan aset yang berharga bagi kita semua, karena ditangan merekalah kita akan meletakkan masa depan bangsa, untuk menghasilkan generasi yang terbaik yang smenjunjung tinggi iman dan taqwa serta mencintai ilmu pengetahuan dan dapat terus tumbuh dan berkembang serta ikut berperan serta memberikan prestasi-prestasi terbaik.

 

Maka banyak sekali hal yang harus kita perhatikan, karena kita sebagai orang tua bukan hanya berperan sebagai fasilitator tapi juga bertanggungjawab untuk terus membimbing anak-anak kita. salah satu tugas penting kita adalah memastikan anak kita mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang baik bagi tumbuh kembangnya.

 

 Didasarkan pada Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 20013 Pasal 1, bahwa Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

 

Sekolah merupakan wadah untuk anak-anak dapat menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman dengan aman dan nyaman. Sekolah seharusnya jauh dari segala bentuk kejahatan, baik itu kejahatan fisik, maupun kejahatan moral. Karena anak-anak merupakan aset berharga bukan hanya bagi keluarga namun juga sebagai generasi penerus bangsa, karena disekolahlah anak-anak mendapatkan pembentukan karakter. 

 

Lingkungan sekolah sangat berperan dan berpengaruh dalam pembentukan karakter anak yang ada. Maka sangat penting sekali untuk mencipatakan lingkungan sekolah yang terbaik bagi anak, banyak sekali komponen yang harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram, nyaman. Ini bukan hanya untuk memudahkan anak-anak untuk terus dapat menuntut ilmu dengan baik, namun  ini juga untuk mendorong semangat anak dalam menuntut ilmu. 

 

Maka mengingat pentingnya tumbuh kembang anak yang waktunya sebagian besar dihabiskan disekolah perlunya untuk menciptakan sekolah ramah anak. Adapun sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Adapun prinsip utama non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. 

 

Dalam usaha mewujudkan Sekolah Ramah Anak perlu didukung oleh berbagai pihak antara lain keluarga dan masyarakat yang sebenarnya merupakan pusat pendidikan terdekat anak. Lingkungan yang mendukung, melindungi memberi rasa aman dan nyaman bagi anak akan sangat membantu proses mencari jati diri. Kebiasaan anak memiliki kecenderungan meniru, mencoba dan mencari pengakuan akan eksistensinya pada lingkungan tempat mereka tinggal.

 

 

" Namun perlu kita ketahui bahwa bukan hanya sekolah yang harus diperhatikan tapi juga lingkungan pengasuhan dalam keluarga, karena keluarga merupakan sekolah utama dan pertama bagi anak. Lingkungan pengasuhan juga sangat berperan penting bagi tumbuh dan kembang anak. Keluarga perlu secara sadar untuk berhati-hati dalam perilaku maupun berbicara, karena anak cenderung mengikuti dan mencontoh orang tua," kata nya.

 

Maka penting sekali untuk melaksanakan sosialisasi bimtek sekolah ramah anak tingkat Provinsi Riau dan bimtek Pengasuhan Keluarga ini untuk dilaksanakan. Besar harapan kedepannya semoga melalui sosialisasi dna bimtek ini kita dapat peka terhadap kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita, serta kita dapat terus memfasilitasi juga membimbing anak-anak kita untuk mendapatkan yang terbaik bagi tumbuh kembangnya seta memastikan pengetahuan dan pengalamannya dipenuhi dnegan baik pula.

 

 

" Saya menghimbau kepada kita semua khususnya para orang tua agar ikut serta mendukung upaya pembangunan melalui sekolah ramah anak dan bimtek pengasuhan keluarga," urainya. (hms).

 

News Jakarta Akan Membayar Biaya Pendidikan Anak-Anak Korban Runtuhnya Jembatan

Jakarta Akan Membayar Biaya Pendidikan Anak-Anak Korban Runtuhnya Jembatan

                                                                                          foto kejadian
 

Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil tanggung jawab untuk runtuhnya jembatan penyeberangan di Jakarta Selatan dan menanggung biaya pendidikan untuk anak-anak dari salah satu korban, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menyatakan.

Tiga orang tewas dan enam luka-luka setelah sebuah jembatan penyeberangan ambruk di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saat hujan deras pada hari Sabtu. Para korban yang meninggal itu Sri Hartati, 52, Aisyah Zahra Ramadhani, 8, dan Lilis Lestari Pancawati, 43, semuanya warga dari Depok, Jawa Barat.

Lilis adalah seorang janda dan meninggalkan dua anak, yang merupakan mahasiswa di sekolah SMP dan SD.

 

“Jika anak-anak tidak memiliki keluarga yang dapat menanggung biaya kuliah mereka, kami akan membayar mereka meskipun mereka adalah penduduk Depok,” kata Ahok di Balai Kota, Senin, menambahkan bahwa ia telah meminta badan kesehatan kota untuk memeriksa para korban yang luka-luka.

Ahok mengatakan ia telah menginstruksikan stafnya untuk mengaudit semua jembatan pejalan kaki di Jakarta dan untuk menghancurkan setiap jembatan dalam kondisi tidak dapat diterima untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi.

Pemerintah kota akan menggunakan dana kompensasi dari pengembang untuk jembatan baru di kota dan untuk mempercepat pembangunan. Ini akan memakan waktu lebih lama bagi pemerintah kota untuk meningkatkan jembatan pejalan kaki karena harus sesuai proyek, Ahok mengaku.

Masih terlalu banyak jembatan pejalan kaki tua dan tidak aman di ibukota, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja mengakui setelah runtuhnya baru-baru ini salah satu jembatan seperti di Jakarta Selatan, yang menewaskan tiga orang.

 

“Jembatan pejalan kaki di kota tua. Hampir semua dari mereka dibangun dengan kerjasama dari perusahaan swasta, iklan yang dipasang pada mereka,” kata Ahok wartawan di Balaikota, Senin.

Masih ada beberapa kontrak saat ini dengan perusahaan swasta, meskipun ia mengatakan pemerintahannya telah dilarang menampilkan iklan di jembatan penyeberangan.

Pemerintah DKI Jakarta, melalui Dinas Perhubungan Jakarta, akan membangun sebuah model baru dari jembatan pejalan kaki untuk menggantikan mereka yang kontrak dengan perusahaan swasta telah habis. model akan sama dengan orang-orang di Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat.

 

“Mereka akan jembatan penyeberangan terbuka tanpa dinding untuk bertindak sebagai perangkap angin. Jembatan yang terbuka juga akan mencegah kejahatan di jembatan,” katanya.

Kurikulum Pendidikan Reproduksi dan Kejahatan Seksual Anak Segera Terbit

Kurikulum Pendidikan Reproduksi dan Kejahatan Seksual Anak Segera Terbit

ilustrasi komputer

 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) segera menerbitkan kurikulum baru pada akhir tahun 2016. Kurikulum tersebut nantinya akan berisikan mengenai pendidikan reproduksi seksual dan kejahatan seksual.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, mengatakan, kurikulum tersebut merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Khusus Anak dari Kejahatan Seksual.

"Jadi, memang Kementerian PPPA sudah menyusun PP Perlindungan Khusus sejak dua tahun yang lalu. Kita harap tahun ini sudah selesai," ujar Pribudiarta seusai kampanye keselamatan anak-anak Indonesia dari dampak buruk internet di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta,

Menurut Pribudiarta, penerbitan PP ini, baik dalam buklet maupun kurikulum, penting dilakukan. Pasalnya, kejahatan seksual terhadap anak, khususnya melalui dunia maya, tengah marak terjadi.

"Kami memajukan PP ini segera karena isu ini serius. Sekarang menjadi penting," ucap Pribudiarta.

Dia menuturkan, 12,7 persen dari 87 juta anak Indonesia menjadi korban kejahatan seksual. Data tersebut didapatkan dari survei yang dilakukan Kementerian PPPA bersama Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial pada 2013 silam.

"Ada 4,2 persen dari data tersebut anak perempuan, sedangkan 8,5 persen adalah anak laki-laki," kata Budiarta.

Dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak berbasis online, tutur Pribudiarta, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia mencapai 1.022 anak.

"Dengan rincian, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28 persen, pornografi anak online 21 persen, prostitusi anak online 20 persen, obyek CD porno 15 persen, dan anak korban kekerasan seksual online 11 persen," kata Pribudiarta.

Adapun hasil survei yang dilakukan oleh KPPPA dengan Katapedia, paparan pornografi sebanyak 63.066 melalui Google, diikuti Instagram, news online, dan lain-lain.

Sementara itu, berdasarkan data Bareskrim Polri melalui laporan NCMEC (National Center of 

Missing & Exploited Children), jumlah internet protocol (IP) Indonesia yang melakukan pengunduhan dan pengunggahan konten pornografi anak melalui media sosial pada 2016 hingga bulan Maret sebanyak 96.824 IP.

"Facebook dan Twitter merupakan media jejaring sosial yang paling banyak digunakan user untuk download/upload konten pornografi anak," ucapnya.

Atas dasar tersebut, Pribudiarta berharap PP ini dapat mencegah adanya kejahatan seksual terhadap anak.

"Kami juga harapkan upaya pencegahan bisa dilakukan secara bersama karena tidak bisa diatur oleh satu unit, tetapi harus melibatkan organisasi dan masyarakat," katanya.